Presensi Mahasiswa Al-Azhar; Solusi atau Ilusi bagi Masisir?

Informatikamesir.com, Kairo – Memasuki tahun ajaran baru dengan corak dan warna peraturan yang baru, Al-Azhar menghadirkan kebijakan mengenai presensi bagi mahasiswanya. Sistem presensi minimal 75 persen ini mulai mengundang perhatian dan kontroversi di kalangan Masisir. Pasalnya selama ini, sistem kehadiran Mahasiswa di fakultas-fakultas Islamic Studies dinilai sangat longgar.

Tim Informatika Mesir telah mengumpulkan beragam tanggapan dari tokoh-tokoh bidang pendidikan, mulai dari Forum Senat Mahasiswa, PPMI Mesir, hingga KBRI Kairo. Akankah Isu ini menjadi vibrasi suara yang merdu, atau justru menjadi kicau sendu bagi Masisir?

Tanggapan Atdikbud KBRI Kairo

Baca Juga:

Biaya PUSIBA Lebih Tinggi dari Biaya Markaz Pusat, Begini Tanggapan Direktur Pusat Markaz Syekh Zayd

Menurut Abdul Muta’ali selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo, peraturan presensi ini bukanlah peraturan baru ataupun peraturan yang mengherankan karena sudah diterapkan di fakultas-fakultas sains. Peraturan ini seperti angin segar di tengah musim panas, Abdul Muta’ali yakin bahwa Masisir bisa menanggapinya dengan bijak.

“Kita harus menanggapinya dengan jiwa intelektual yang elegan, karena talaqqi itu berarti duduk bersama ulama, bukan taghoyyub (tidak hadir). Kalau belajar jauh-jauh dari Indonesia ke Mesir kemudian bolos, itu sangat disayangkan sekali. Dan saya yakin Masisir bisa menanggapi peraturan ini dengan bijak karena dampak dari peraturan ini sangat positif bagi Masisir,” tanggap Abdul Muta’ali saat ditemui Tim Informatika Mesir pada (07/10/2024).

Abdul Muta’ali juga menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul karena perhatian Grand Syekh terhadap keamanan mahasiswa asing di tengah situasi Timur Tengah yang cukup memanas.

“Saya kira kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi regional Timur Tengah yang memanas, mulai dari Palestina kemudian Lebanon kemaren. Nah, Ketika mahasiswa di kuliah maka pihak Al-Azhar bisa menjamin keamanan mahasiswa asing,” tambahnya.

Tanggapan PPMI Mesir

Raja Amar Jayakarta selaku Menteri Pendidikan PPMI Mesir, mengonfirmasi keabsahan kebijakan absensi ini setelah dilakukan verifikasi. Menurut Raja kebijakan ini menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk kembali pada tujuan utama mereka, yaitu menuntut ilmu. Namun, peraturan ini bisa juga menjadi petir di siang bolong bagi Masisir yang harus menyeimbangkan waktu antara kuliah, pekerjaan, atau organisasi juga talaqqi di luar kampus.

“Kebijakan ini benar dan sah, kami sudah memastikan. Dan kita semua (Masisir) harus bisa beradaptasi, kami di PPMI berusaha memfasilitasi mereka dengan informasi dan panduan terkait kebijakan ini,” tegas Raja saat diwawancari Tim Informatika Mesir pada (28/09/2024) .

Raja juga menambahkan bahwa kebijakan ini bisa memacu mahasiswa untuk lebih rajin hadir di kelas, meski ia juga mengakui masih ada banyak tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur Al-Azhar.

“Peraturan ini bisa memacu Masisir agar lebih rajin hadir di kelas-kelas kampus, namun fasilitas kampus masih belum sepenuhnya siap menampung jumlah mahasiswa yang banyak, terutama soal akomodasi di kelas,” ungkapnya.

Tanggapan Senat Mahasiswa

Ketua Senat Fakultas Dirasat Islamiyah, Hilal Baehaqi menyambut kebijakan ini dengan positif. Ia berpendapat bahwa presensi dapat menjadi pendorong bagi mahasiswa untuk lebih rajin menghadiri kuliah.

“Presensi bisa memacu semangat belajar dan kehadiran. Walau beberapa mahasiswa mungkin kesulitan, khususnya yang tinggal di luar Kairo seperti di Alexandria, saya pikir kebijakan ini pada dasarnya baik,” ucap Hilal saat diwawancarai pada (29/09/2024).

Di sisi lain, menurut Rizki Sugiri sebagai Ketua Senat Fakultas Bahasa Arab, peraturan presensi ini pernah berlaku di tahun 2020, tapi hanya berlaku selama satu minggu karena kesulitan dalam mengatur jumlah mahasiswa yang sangat banyak.

“Secara administrasi, Al-Azhar masih belum siap. Tetapi, kalau diterapkan dengan benar, absensi ini bisa menaikkan indeks kelulusan mahasiswa,” ungkap Rizki saat ditemui Tim Informatika Mesir pada (27/09/2024).

Meski mendukung absensi, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kesiapan teknis di lapangan.

Kemudian tanggapan dari Ketua Senat Ushuluddin, Wildan Akbar mengatakan bahwa senat masih menunggu rincian lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan absensi ini.

“Kami masih mengonfirmasi teknisnya, bagaimana presensi ini akan dilakukan. Banyak mahasiswa yang antusias, tapi ada juga yang khawatir, terutama mereka yang masih di Indonesia atau luar Kairo,” jelas Wildan pada ((28/09/2024).

Wildan juga menekankan bahwa jika kebijakan presensi ini akan sangat berdampak positif bagi akademik mahasiswa jika dikelola dengan baik.

“Jika dikelola dengan baik, peraturan ini bisa mempengaruhi nilai ujian mahasiswa, ini bisa menjadi dorongan besar bagi mahasiswa untuk lebih serius dalam belajar. Namun, perlu ada kesiapan dari kampus dalam menyediakan ruang kelas yang memadai,” pungkas Wildan.

Selanjutnya tanggapan Ketua Senat Fakultas Syariah Islamiyah, Fikri Abdul Azis melihat adanya pro dan kontra di kalangan mahasiswa mengenai peraturan presensi ini.

“Banyak yang mendukung karena absensi akan membuat mereka (Masisir) lebih disiplin, tapi ada juga yang khawatir terutama bagi yang terlibat dalam talaqqi atau bekerja,” jelas Fikri ketika diwawancarai pada (29/09/2024).

Fikri juga menawarkan sistem hybrid sebagai solusi untuk mahasiswa yang masih di Indonesia atau belum bisa hadir secara fisik.

“Kalau ternyata kampus tetap teguh dengan absensi ini, kita akan tawarkan sistem hybrid untuk yg masih di Indonesia. Tapi kembali lagi, sepertinya akan sangat sulit untuk menembus kebijakan kampus,” ungkap Fikri.

Secara umum, seluruh pihak berharap bahwa kebijakan presensi ini bisa meningkatkan kedisiplinan juga akademik Masisir. Saat ini Masisir dihadapkan oleh 2 pilihan: siap beradaptasi atau tergeser oleh sistem kebijakan. Kemudian pertanyaan yang perlu menjadi kajian bersama adalah, akankah presensi ini menjadi solusi atau ilusi bagi Masisir?

Reporter: Faiz Ardhika

Editor: Naila Fauziah