Pertemuan Tim Viktif-Masisir Diwarnai Walk Out, Bagaimana Nasib Pengurusan Visa Selanjutnya?

Kairo, Informatika Mesir – Tim Visa Kolektif (Viktif) Mesir yang akhir-akhir ini menuai banyak kontroversi dari berbagai pihak kembali mengadakan pertemuan untuk yang ketiga kalinya bersama seluruh elemen Masisir dan WNI di Mesir pada Kamis (16/11) di Aula Konsuler KBRI Kairo, Distrik 10, Madinah Naser, Kairo.

Perkumpulan malam tadi terbilang alot, pasalnya bukan hanya membahas urgensitas tim Viktif yang sudah berjalan di tahun ketiga ini, tetapi diskusi melebar seolah tak berujung, padahal acara dimulai sebelum Maghrib, hingga pukul 21.00 CLT. belum ada keputusan final terkait nasib Viktif ke depan ini.

Dalam pertemuanini, tim Viktif selaku tuan rumah sebelumnya melayangkan undangan terbuka kepada warga Indonesia di Mesir. Hadir dalam perkumpulan ini Dewan Pengurus PPMI Mesir, Wihdah-PPMI Mesir, ketua kekeluargaan nusantara, beberapa mandub (utusan) kekeluargaan dan perwakilan warga Masisir.

Kebanyakan dari undangan yang hadir mengapresiasi kinerja tim Viktif dan mendukung penuh keberadaannya untuk membantu Masisir dalam pengurusan izin tinggal yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelum adanya Viktif. Yang menjadi polemik selama ini adalah tarif 90 Le yang ditetapkan tim Viktif untuk pengurusan izin tinggal yang menuai kontorversi, banyak kalangan di Masisir dan WNI, merasa keberatan dengan keputusan yang seolah sepihak tarsebut, alasannya karena terlalu mahal dan memberatkan sebagian kalangan terlebih saat perekonomian Mesir tengah terpuruk seperti saat ini.

“Saya rasa semua dari kami sepakat dan sangat mengapresiasi betul kinerja tim Viktif ini, hanya saja yang menjadi sumber pertanyaan kami adalah jumlah 90 pound ini yang kami rasa perlu dikaji ulang karena terlalu besar. Apa betul kebutuhan sampai 90 pound atau terlalu berlebihan dan sebagian uangnya masuk kantong pribadi?” imbuh Zulkifli, senior WNI di Mesir dari Medan.

“Jangan sampai ketidakberdayaan kami dimanfaatkan sebagian pihak untuk menguntungkan segelintir orang,” lanjutnya khawatir.

Kemudian tim Viktif yang diwakili oleh konsuler KBRI kairo memaparkan ‘transparansi’ rincian biaya 90 Le yang menurut mereka dirasa ‘ma’qul’ dan sesuai kebutuhan.

“Seperti yang sudah tersebar, biaya 90 pound itu rinciannya: 25 pound untuk pengurusan istimarah (formulir) dan damghah (perangko) yang ditentukan imigrasi Mesir, 15 pound biaya transportasi untuk  perjalanan 2 mandub ke Jawazat 2 kali seminggu dan ke Idarah Wafidin, 5 pound untuk Alat Tulis Kantor (ATK), 15 pound untuk konsumsi tim sejumlah 9 orang untuk 2 hari kerja dalam seminggu, dan konsumsi 10 orang petugas saat lembur (4 orang hari Senin, 2 orang hari Selasa, dan 4 orang hari Rabu), 5 pound biaya akomodasi yang diperuntukan bagi para petugas keimigrasian Mesir berupa tips untuk memperlancar proses pengurusan, 5 pound untuk komunikasi dan terakhir 20 pound untuk ihsan tim,” terang Sudrajat selaku Petugas Konsuler KBRI Kairo.

Selanjutnya tim Viktif mempersilahkan Masisir untuk berdiskusi menentukan berapa harga yang diusulkan dan apakah harga tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan dan dapat memenuhi segala kebutuhan tim dalam kepengurusan izin tinggal tanpa memberatkan tim jika dana 90 pound itu harus dikurangi.

Untuk menjawab itu, Presiden PPMI, Pangeran Arsyad Ihsan Nulhaq meminta izin kepada tim Viktif dan hadirin untuk berkumpul bersama ketua kekeluargaan nusantara dan para mandub di ruangan terpisah.

Setelah scorsing kurang lebih 17 menit untuk diskusi internal antar organisasi mahasiswa, Pangeran selaku wakil Masisir menyatakan sikap bahwa ‘tim’ harus tetap ada. Pertimbangan keputusan tersebut karena Masisir amat membutuhkan adanya ‘tim’ untuk membantu pengurusan izin tinggal mereka, sehingga dengan demikian anggaran ihsan untuk tim sebesar 20 pound yang dijelaskan di awal dirasa cukup dan tidak akan dipermasalahkan, demikian juga biaya pengurusan ke jawazat sebesar 25 pound yang memang ketentuan dari pihak Mesir itu juga tidak bisa dikurangi.

“Maka tersisa 45 pound dari dana yang tersisa untuk sama-sama kita hitung dan menjadi keputusan bersama yang harus didukung bersama,”  imbuh Pangeran mengawali proses ‘RAPBO’ biaya administrasi Viktif tersebut.

Selanjutnya diskusi berlangsung alot, dari mulai penghitungan transportasi sampai biaya akomodasi diperhitungkan ulang, ditambah dan dikurang, sehingga di akhir muncullah angka yang jika ditambah dengan biaya administrasi jawazat 25 pound dan ihsan tim sebesar 20 pound, maka keputusan akhir biaya pengurusan visa adalah sebesar  75 pound.

Dengan biaya sebesar itu, masalah baru muncul, apakah 75 Le itu berlaku untuk semua Masisir? Lalu bagaimana dengan pelajar Daurul Lughah yang hanya mendapat iqomah (izin tinggal) selama 3 bulan saja, juga mahasiswa S2 yang masih murasyakh sehingga iqamah-nya hanya 3 bulan juga?

Permasalahan baru belum terjawab, masalah baru muncul dari jawaban tim Viktif saat ‘Masisir’ mempertanyakan pendapat ‘tim’ mengenai biaya baru hasil hitungan bersama itu yang dijawab tim Viktif dengan keputusan untuk membubarkan diri.

“Kami menerima biaya baru sebesar 75 Le itu karena merupakan hasil hitung bersama yang mudah-mudahan dapat diterima oleh semuanya, selanjutnya kami meminta maaf juga jika selama perjalanan Viktif ini banyak melakukan kesalahan, lalu kami juga ingin mengklarifikasi bahwa selama ini, tidak ada sepeser pun dana—selain yang 20 pound jatah ihsan kami—yang masuk ke kantong pribadi, sehingga tidak benar isu yang mengatakan bahwa kami memanfaatkan ketidakberdayaan Masisir untuk menguntungkan kami,” tutur Aidil Fitri sebagai perwakilan tim Viktif.

“Selanjutnya kami mohon undur diri dan bubar dari tim ini, dan silahkan Masisir yang diketuai oleh PPMI dan para ketua kekeluargaan merembukkan siapa relawan baru yang nantinya akan menggantikan kami mengurus Viktif dengan biaya dan tanggung jawab seperti ini,” lanjutnya.

Menanggapi keputusan Viktif itu, akhirnya ada usulan dari salah satu peserta rapat untuk melakukan voting, dengan pilihan: 1) biaya kembali seperti semula, 90 pound untuk mahasiswa dan 50 pound untuk pelajar DL dan yang mendapar iqamah hanya 3 bulan, 2) 75 pound untuk semua pemohon izin tinggal tanpa terkecuali, 3) Tim bubar dan mencari relawan dari Masisir untuk menggantikan.

Namun sebelum keputusan voting disepakati, Fakhrizal dari PPM-SU menyatakan sikap dan dukungannya terhadap ‘tim’ dan sepakat dengan pengurangan biaya menjadi 75 pound kemudian melangkah keluar dari Aula Konsuler, Wahyu selaku ketua Gamajatim juga walk out setelah menyataan sikap  setuju dgn angka 90 le yang ditetapkan viktif. Terakhir, Mahdi Almuntadzory selaku ketua KEMASS juga menyatakan sikapnya mendukung penuh Viktif dan tidak keberatan dengan berapapun tarif yang ditentukan asal merupakan keputusan bersama kemudian mengikuti dua kekeluargaan yang sebelumnya telah walk out dari forum diskusi, karena merasa diskusi yang berlangsung terlalu lama dan tidak kunjung menemukan jalan keluar padahal jam sudah menunjukan angka 9 malam.

Untuk mengondisikan diskusi yang mulai tidak kondusif akhirnya PPMI meminta setiap ketua kekeluargaan dan mandub yang mewakili untuk menyatakan sikapnya terkait masalah ini, dan sebagian besar ketua atau perwakilan kekeluargaan pun menyatakan dukungan terhadap tim Viktif untuk terus lanjut, menerima berapapun biaya yang disepakati bersama dan menjadikan keputusan ini menjadi keputusan bersama yang karenanya mereka akan siap menanggung resiko yang timbul juga siap memahamkan kepada warga kekeluargaannya masing-masing terkait keputusan ini.

“Baik rekan-rekan semua, sepertinya jalan keluarnya sudah kita temukan, jadi nanti ini tidak lagi akan menjadi urusan Viktif saja melainkan akan menjadi keputusan kita semua sehingga Viktif dan Masisir sudah menjadi satu tubuh yang sama-sama saling mendukung dan memperbaiki,” imbuh Presiden mengakhiri hasil pertemuan.

Rep. Abdul Fatah Amrullah – Fathul Wadi