Pengesahan KPI dan Peluang Terganggunya Ruang Privasi Masisir

Oleh: Arya Abdul Fattah

PPMI Mesir sebagai badan organisasi tertinggi Mahasiswa Indonesia di Mesir, yang menaungi berbagai macam organisasi lain di bawahnya, sewajarnya paling bertanggung jawab atas segala hal yang tengah terjadi di Masisir. Beragam kasus yang belakangan ini menimpa Masisir, mulai dari perlakuan tidak menyenangkan (asusila) yang diterima salah seorang murid ngaji oleh gurunya, hingga pada kasus pergaulan berlebihan antara lawan jenis sampai mengakibatkan deportasi, semuanya tidak luput dari perhatian PPMI.

Dalam hal ini, PPMI telah berusaha “bermain cantik” dalam upaya menindaklanjuti setiap permasalahan. Buktinya pun telah banyak tersebar melalui pemberitaan dari media PPMI akan reaksi yang ditunjukkan oleh lembaga tersebut. Sampai di sini, kita harus mengakui dalam taraf tersebut bahwasanya PPMI tidak tinggal diam melihat berbagai persoalan yang ada. Bahkan, profesionalitas kerja dan pengabdian kepada Masisir benar-benar berusaha ditunjukkan dalam setiap sepak terjangnya.

Baca Juga:

Rumah Syariah; Berdiri Atas Dorongan Kebutuhan Masisir Dalam Bidang Keilmuan

Dalam konteks ini, saya pun melihat sendiri bagaimana tindakan mereka yang cukup cekatan, ketika kasus sahabat saya yang menjadi korban tenggelam di danau Qonatir. Bantuan moral dan moril sebisa mungkin mereka berikan dalam penyelesaian kasus tersebut, bahkan seringkali mengungkapkan permintaan maaf dan belasungkawa atas kejadian tersebut, meski saya tahu perjuangan mereka dalam mengurusnya tidak kenal lelah siang dan malam.

Namun tidak bisa dipungkiri, beragam pandangan kritis terkait kebijakan PPMI selalu saja hadir mengiringi perjalanan mereka. Mungkin hal ini bermaksud agar PPMI tidak salah langkah, hingga setiap gebrakan mereka selalu menjadi sorot perhatian publik (mahasiswa), khususnya pada dilema KPI (Komisi Peduli Interaksi) saat ini.

Di satu sisi, berbagai anggapan akan perlunya penindakan agar pergaulan antar lawan jenis ditertibkan mulai mencuat kembali, tetapi di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa pengurusan hal tersebut dirasa tidak perlu, melihat cakupannya telah masuk ruang privasi, dan PPMI sebagai badan organisasi tertinggi mahasiswa tidak seharusnya mengurusi hal tersebut.

Hingga akhirnya, beragam selentingan liar pun muncul, banyak di antara Masisir yang mulai membincangkan kabar tersebut. Bahkan dapat dikatakan, belakangan ini sempat menjadi trending topik, mungkin karena ia (KPI) memiliki cakupan yang cukup luas dan diduga dapat mengusik harmoni kehidupan di Masisir. Beberapa di antaranya berkata demikian, “Ngapain sih harus ada KPI?” dan “PPMI sekarang semuanya mau diurus” Hingga, “PPMI kita udah keluar jalur nih kayaknya.”

Dari sekian banyak selentingan tersebut, agaknya yang terakhir cukup menarik perhatian. Sebab setelah ditelusuri, nampaknya problem Masisir pacaran dan pergaulan yang berlebihan antar lawan jenis sudah dari dulu berkelindan di sekitar kita. Dan isu pengadaan KPI, juga sudah jadi berita lama sejak dulu. Cukup mengherankan juga nampaknya, bilamana PPMI yang berlandaskan konsep SGS (Student Government System) ikut-ikutan mengambil alih urusan tersebut. Ranah interaksi sosial atar Masisir yang privasi tersebut kini juga mulai ikut diurusinya.

Bagi sebagian orang kepedulian Masisir secara umum dengan kasus interaksi semacam ini, mungkin sangat krusial dan tidak boleh dipandang sebelah mata sehingga harus ditangani segera. Namun, keterlibatan PPMI yang terjun langsung dalam ranah ini, sampai menerbitkan badan tersendiri untuk mengurusinya, kiranya perlu dipertimbangkan.

Sebab, jangan sampai PPMI yang fokusnya pada ranah kemahasiswaan akhirnya berkubang pada segala hal di luar konteks tersebut –seperti pada pola pergaulan sehari-hari yang sepantasnya diurusi Emak-Emak kita di rumah—. Konsentrasi untuk menunjang peningkatan mutu dan kualitas Masisir dalam bidang akademik dikhawatirkan bisa menjadi terabaikan, lantaran terlalu banyak bidang yang hendak diurusi oleh PPMI.

Mungkin karena melihat PPMI sebagai puncak organisasi terbesar di Masisir, agaknya membuat sebagian orang terlena lantaran beranggapan “biasanya perubahan itu mesti dimulai dari atas”, yang nampaknya menjadi kurang tepat setelah dibebankan pada organisasi PPMI. Sebab harus diakui, PPMI di sini berbeda kuasa dengan lembaga pemerintahan pusat di Indonesia.

Meski pemimpinnya sama-sama disebut Presiden, namun tetap saja presiden di sini hanya terfokus pada lingkup kemahasiswaan saja. Sehingga, berangkat dari tindak salah tafsir makna ‘presiden’ tersebut, kini kita terjebak pada bagaimana penindakan terhadap beragam bentuk penyelewengan pergaulan itu, yang pada akhirnya hanya bisa bertahan pada himbauan dan peringatan saja.

Belum lagi jika melihat subjeknya adalah mayoritas kaum mahasiswa, yang agaknya setelah melihat hal demikian malah kian terasa mengekang kebiasaan mahasiswa yang terlanjur “bebas”. Maka kiranya tidak salah, jika bayangan yang muncul di mata sebagian mahasiswa adalah KPI seakan menyerupai Polisi Syariat atau Emak-Emak yang berusaha mengatur ketat pergaulan anaknya. 

Jika mengaca pada ungkapan salah seorang ahli strategi perang China, ia mengatakan, “Ketahui dirimu lalu ketahui medan juangmu, seribu kali kau berperang maka seribu kali kau memperoleh kemenangan,” kiranya efektif jika diterapkan dalam kondisi saat ini, dimana perlunya pemahaman utuh tentang diri dan objek yang dituju dapat sangat membantu keberhasilan sebuah kebijakan.

Oleh karenanya, dukungan kepada PPMI untuk seharusnya fokus pada jalur ke-mahasiswa-an lebih dibutuhkan. Melihat beragam “PR” yang masih belum tuntas kita kerjakan, malah seperti terabaikan. Seperti  degradasi literasi, rendahnya tingkat kelulusan (kenaikan) dan minimnya mahasiswa yang masuk kuliah dan lain-lain, yang kiranya lebih tepat diutamakan ketimbang fokus mengurusi pola pergaulan tadi. Dimana, agaknya masih cukup dengan mengadakan sebuah gerakan sosial peduli interaksi, yang bersumber dari PPMI dan bekerjasama dengan berbagai pihak khususnya lembaga Kekeluargaan sebagai langkah awal penuntasan kasus tersebut.

Sebab, dari beberapa “PR” ke-mahasiswa-an yang diduga akan terlantar tadi, akan ada kelanjutan tindak tegas dari pihak terkait (Al-Azhar & KBRI) untuk menangani hal tersebut. Apalagi ditambah dengan fakta yang dikutip dari media Informatika Mesir 10/06/19 mengungkapkan, terdapat 1738 jumlah whafidin (mahasiswa asing) yang tidak ikut ujian tahun ini, membuat PPMI juga seharusnya tidak ada alasan untuk keluar jalur mengurusi hal lain di luar ranah ke-mahasiswa-an.

Walhasil, melihat KPI juga sebenarnya berakar dari beragam usulan Masisir yang kritis dan peduli dengan sekitarnya, telah menandakan bahwa sudah ada kesadaran akan rawannya hal tersebut. Lantas, jika kesadaran sosial telah kita miliki bersama, maka pantasnya kerja sosial dalam menanggulangi beragam persoalan ke-Masisir-an juga mesti ditindaklanjuti bersama. Tidak cukup dengan memasrahkan dan menuntut sepenuhnya pada PPMI, karena jika kita hendak menuntut perubahan, justru kita jugalah letak perubahan tersebut dimulai. Andil setiap orang dan organisasi, khususnya kekeluargaan dalam menanggulangi hal ini sangat menentukan. Sebab di situlah kuncinya, kekuatan terbesar itu terletak pada kesadaran diri kita masing-masing, bukan hanya pada sebuah institusi yang kelihatannya besar saja.

Editor: Muhammad Nur Taufiq al-Hakim