Informatika Mesir
Home Analisis Ringan Jika Markas PPMI Mesir Tidak Pindah, Wisma Nusantara Terancam Roboh?

Jika Markas PPMI Mesir Tidak Pindah, Wisma Nusantara Terancam Roboh?

Ilustrasi Jika PPMI Mesir Pindah Kantor Sekretariat (sumber: freepik.com)

Informatikamesir.net, Kairo – Pernah mendengar isu pemindahan kantor sekretariat PPMI Mesir oleh pihak pengelola Wisma Nusantara? Desas-desus ini tersebar ke zona Masisir pada umunya dengan segala bentuk cerita dan asumsi kata. Lalu, apakah ini benar bahwa pihak pengelola atau pengurus Wisma Nusantara ingin mengosongkan ruangan PPMI Mesir serta lembaga-lembaga yang sudah sejak lama menempati Wisma Nusantara karena terlalu banyak masalah di dalamnya?

Pada hari Senin, (1/8/2022) yang lalu, Kru Informatika meminta keterangan yang jelas kepada Ahsanul Ulil Albab selaku Presiden PPMI Mesir 2021-2022, pada malam hari di atas rooftop gedung Wisma sekitar pukul 19.45 waktu setempat. Keterangan yang dimaksud berkaitan dengan kemungkinan pemindahan sekretariat PPMI Mesir dari Wisma Nusantara.

Ahsan menyebutkan bahwasanya pemindahan sekretariat PPMI Mesir dari Wisma Nusantara tidak akan terjadi. Hal itu dikarenakan PPMI Mesir masih mempunyai hak tinggal di gedung Wisma tersebut sesuai dengan keputusan dari Yayasan Abdi Bangsa (YAB) selaku badan yang dinaungi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Menurutnya, PPMI Mesir juga memiliki hak tinggal di salah satu ruangan lantai 3 Wisma Nusantara sekaligus satu lagi ruangan yang dulunya dipakai oleh media Terobosan. Dia juga sangat menekankan bahwa segala hal ini memanglah lazim karena PPMI Mesir berlaku sebagai salah satu badan pengawas gedung Wisma Nusantara.  Pendirian Wisma Nusantara pun juga memang dimaksudkan  agar dapat dimanfaatkan oleh Masisir untuk beraktivitas.

Lantas, muncul pertanyaan, apakah dengan semua hak dan wewenang yang dimiliki PPMI Mesir berbanding lurus dengan apa yang dipahami dan dikehendaki oleh para staf dan pengelola Wisma Nusantara saat ini? Timbul juga pertanyaan, apakah ada regulasi yang mungkin ditetapkan oleh pengelola Wisma Nusantara yang kurang ditaati oleh PPMI Mesir?

Hak tinggal PPMI Mesir di Wisma Nusantara dicabut?

Tepatnya pada Selasa, (26/07/2022) tim Informatika berhasil mewawancarai Sultan Nur Fadel selaku Direktur Wisma Nusantara. Sambil mengajak untuk melihat-lihat kondisi gedung Wisma Nusantara, ia turut memaparkan kondisi fisik Wisma Nusantara yang menurutnya segera membutuhkan peremajaan lagi. Diduga, bangunan tua yang telah beroperasi sejak 1997 itu tak lagi mampu menampung aktivitas mahasiswa yang melampaui kapasitas bangunan.

Ia pun menjelaskan bahwa bangunan yang pada mulanya diperuntukkan sebagai asrama mahasiswa ini telah menunjukkan gejala-gejala fisik bangunan yang buruk di berbagai sisi. Kerusakan berbagai fasilitas bangunan yang terus-menerus muncul kian menjadi kegelisahan pihak pengelola gedung.

“Dalam statuta yang disetujui oleh berbagai pihak pemegang kendali gedung ini, yaitu PPMI Mesir, ICMI dan Embassy (red: Duta Besar) KBRI Kairo, YAB menyetujui pemberian fasilitas satu kantor (Head Office) untuk PPMI Mesir dan juga satu kamar berdaya tampung maksimal empat orang untuk tempat tinggal. Demikian juga untuk ICMI, karena itu fasiilitas yang telah ada dipergunakan sesuai fugsinya. Apa yang diperuntukkan sebagai kantor harus dipakai untuk kantor dan kamar dipakai untuk kamar,” jelas Sultan.

“Jangan jadikan Wisma ini sebagai aset pribadi PPMI Mesir ataupun menganggap Wisma ini sekretariat PPMI Mesir saja lalu leluasa dipergunakan. Jadi saya disini bukan mengusir atau tidak mengizinkan sekretariat PPMI Mesir ada di sini (gedung Wisma Nusantara), tapi mengembalikan apa yang sudah kita setujui bersama dalam statuta,” tegasnya.

Dalam keterangan Sultan di atas, memang tidak terdapat suatu pernyatan yang mengindikasikan adanya pencabutan hak tinggal milik PPMI Mesir. Hanya saja, penegasannya perihal jumlah pemukim dari kabinet PPMI Mesir di gedung Wisma Nusantara yang dibatasi hanya 4 orang saja, secara tidak langsung dinilai akan menghambat dinamika kepengurusan PPMI Mesir serta efektifitas markas PPMI Mesir secara khusus, sehingga rencana pemindahan markas PPMI Mesir dari gedung Wisma Nusantara pun kian mencuat.

“Menurut laporan dari ICMI Pusat, mereka melihat bahwa pemanfaatan gedung wisma ini kurang maksimal dan  meilhat bannyak kerusakan serta evaluasi,” tambah Sultan.

Pemubaziran Fasilitas Ruangan hingga Over Capacity Wisma Nusantara

Sultan Nur Fadel selaku Direktur Wisma Nusantara beranggapan bahwa berbagai organisasi menempati Wisma Nusantara tak benar-benar mampu mengoperasikan hak tinggal mereka dengan optimal. Para penyewa ruangan di Wisma Nusantara pun juga serupa.

Jika ditimbang dari segi mobilisasi, contohnya Wihdah yang mana merupakan lembaga otonom PPMI Mesir di bidang keputrian, rupanya sangat jarang meggunakan kantornya di Wisma Nusantara sehingga fasilitas yang telah dimiliki di Wisma Nusantara dinilai mubazir.

Atas dasar tersebut, Sultan lantas merekomedasikan untuk memikirkan kembali rencana pemindahan markas PPMI Mesir dan Wihdah ke lokasi yang padat akan keberadaan Masisir seperti halnya kawasan Hay Asyir atau Darrosah. Hal ini juga dirasa perlu dilakukan dengan mempertimbangkan biaya transportasi yang semakin mahal untuk menuju Wisma Nusantara.

Hal tersebut semakin diperparah dengan kondisi fisik gedung Wisma Nusantara yang kian hari semakin mengkhawatirkan. Kenyataannya, telah ditemukan beberapa sisi ruangan yang sudah kropos. Beberapa fondasi dasar gedung pun sudah banyak yang ditemukan dalam kondisi rusak. Menurut Sultan, salah satu faktor utama yang menimbulkan segala keadaan buruk itu adalah over capacity pemukim gedung Wisma Nusantara.

Ia lalu menjelaskan bahwasanya menurut keterangan dari insinyur tau ahli bangunan setempat selaku pihak yang merenovasi gedung Wisma Nusantara terakhir kali pada 2017 lalu, sejatinya gedung Wisma Nusantara hanya memiliki durasi kelayakan pemakaian bangunan selama 2-3 tahun terhitung sejak tahun 2017.

Sultan lantas menghimbau kepada PPMI Mesir yang kini telah memiliki legalitas keorganisasian yang resmi dengan akta notaris yang sah, serta telah memiliki rekening lembaga tersendiri, agar dapat menyisihkan sejumlah dana untuk dapat dialokasikan dalam pembentukan sekretariat yang baru di luar gedung Wisma Nusantara.

Dua perspekstif penyelematan gedung Wisma Nusantara

Terkait hal tersebut Ahsan selaku Presiden PPMI Mesir memberi suatu gambaran bahwasanya memang akan selalu ada dinamika dan problematika yang dapat terjadi selama memegang kendali suatu organisasi, lembaga atau aset. Ini semua terjadi karena adanya perbedaaan pemberlakuan sistem dari tiap generasi kepengurusan.

Dalam konteks “menyelamatkan gedung Wisma”, Ahsan mengatakan bahwa pembahasan ini tentu akan meimbulkan pro dan kontra dari berbagai sisi. Ia lantas menguraikan dua sudut pandang atau perspektif untuk melihat konteks tersebut.

Pertama, sebagai pengelola gedung Wisma Nusantara, mereka dituntut untuk senantiasa memutar otak dalam memenuhi pembayaran pajak gedung yang sangat tinggi. Belum ditambah dengan kondisi gedung yang sangat perlu diremajakan serta daya tampung kapasitas gedung yang dinilai sudah overload untuk ditinggali segenap staf Wisma Nusantara dan Home Staff  PPMI Mesir.

Namun, dari sisi lain, rencana pemindahan markas PPMI Mesir dari Wisma Nusantara seakan-akan menggeser fungsi dari Wisma Nusantara itu sendiri sebagai pusat kegiatan masisir. Ia juga mengklaim bahwa selama masa kepengurusan PPMI Mesir 2021-2022, ia telah menjalin komunikasi yang baik dengan segenap pengelola Wisma Nusantara serta menghimbau kepengurusan selanjutnya untuk melanjutkan hubungan baik tersebut.

Tapi, apakah mereka yang meninggali Wisma Nusantara benar-benar telah menjaga dan menjalankan regulasi gedung dengan baik? Ia pun menjawab bahwasanya terdapat faktor utama berupa  pergantian pengurus Wisma Nusantara yang mana melahirkan cara tersendiri dan terbaru dari segi profesionalitas untuk menyelamatkan dan meremajakan gedung Wisma Nusantara. Hal ini lantas membuat perspektif pengelola Wisma Nusantara terhadap tingkat kepatuhan pemukim gedung atas regulasi yang diberlakukan menjadi bias.

Salah satu kebijakan yang dimaksud oleh Ahsan di antaranya adalah terkait ketentuan baru homestay serta penurunan beberapa buku dari perpustakaan yang dianggap terlalu berat bagi fisik gedung Wisma Nusantara.

 “Karena pasti PPMI Mesir sedikit banyak merepotkan (pengelola) Wisma dan karena ini juga adalah gedung yang diberikan untuk mahasiswa dan ada pengelolanya, maka harus benar-benar berkompromi dengan baik,” ujar Ahsan.

“Jika ini (PPMI Mesir) digusur, akan beda lagi ceritanya. Ini akan menjadi skala besar karena memang PPMI Mesir punya hak! Dan lebih tepatnya itu mahasiswa,” ucapnya dengan tegas.

Reporter: Anda Afkar, Hanisa Zulistia

Editor: Nur Taufiq

Comment
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad