Golput No More and Democracy Will Endure Forever

Oleh: Abdullah Nur Qalbi Shabah/Wakil Pimpinan Utama Informatika Mesir 2023-2024

Hari demi hari terus berjalan, gagasan demi gagasan dari setiap capres dan cawapres disampaikan dengan segala bentuk kampanye mereka. Mulai dari pemasangan banner, membuat acara dialog dengan warga sekitar, hingga live tiktok, turut meramaikan kemeriahan pemilu 2024 yang akan diselenggarakan 14 Februari nanti.

Dalam sejarahnya, pemilu dilaksanakan agar rakyat Indonesia dapat memilih siapa yang dapat menyalurkan suara-suara mereka yang nantinya akan menduduki kursi-kursi parlemen dan memilih presiden beserta wakilnya yang menjadi representasi wajah Indonesia. Semua itu kembali demi kepentingan rakyat dan kedaulatan negara.

Baca Juga:

Rumah Syariah; Berdiri Atas Dorongan Kebutuhan Masisir Dalam Bidang Keilmuan

Pemilu yang telah ada semenjak 1955, yang dimulai dari demokrasi terpimpin, masa reformasi sampai saat ini, menjadi bukti pentingnya penyelenggaraan pemilu. Juga untuk menandakan siapapun yang berkuasa harus tunduk terhadap rakyat yang memilihnya. Dalam UUD 1945 ada di Pasal 22E ayat 1 sampai 6, pemilu dikatakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil setiap lima tahun sekali.

Namun, jika berbicara tentang pemilu, dimana seluruh rakyat Indonesia yang sudah masuk kriteria dapat memilih, maka ada pula sekelompok orang yang juga sudah dapat menentukan pilihannya namun bertindak sebagai golput atau golongan putih. Golongan ini yang sering dianggap merusak nilai-nilai pemilu, yang bersikap apatis terhadap politik.

Politik? Masa bodo!

Menengok kembali pada pemilu 2019, dataindonesia.id mengatakan  terdapat 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) dalam Pemilu 2019. Jumlah itu setara dengan 18,02% dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang sebanyak 192,77 juta orang

Meskipun pemilu 2019 mengalami penurunan dari pemilu 2014, tetapi tindakan golput tidak pernah dibenarkan. Dengan nilai mencapai 18.02 %, menjadi bukti bahwa tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara masyakarat Indonesia masih belum cukup tinggi untuk berubah menjadi negara maju.

Maka menjadi tugas kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki sejarah kuat untuk merdeka, menggunakan hak pilih terhadap pemimpin yang akan membawa Indonesia maju dan mampu bersaing dikancah internasional. Karena kita berdiri diatas darah para pejuang terdahulu

 Urgensi politik demi kemerdekaan Indonesia

Mas Mansyur dalam bukunya Api Sejarah menerangkan bahwa dahulu banyak parpol dan ormas yang menyuarakan suaranya agar Indonesia Merdeka. terlepas dari gagasan atau ideologi mereka yang berbeda-beda.

Ketika menilik sejarah, kita akan tahu jika Indonesia diperjuangkan dengan mengalami banyak kesulitan, pencegatan, ancaman, hingga penyiksaan. Termasuk di dalamnya pada masa penjajahan Jepang terdapat gerakan depolitisasi dan deormasisasi lantaran mereka takut jika Indonesia yang pada saat itu banyak beragama islam bersatu padu membangun kekuatan.

Jepang tahu, bahwa tanah yang akan mereka jajah yaitu Indonesia sudah memiliki mental para pejuang, mental tangguh dan kuat yang menuntuk hak untuk Merdeka.

Maka, tokoh-tokoh nasionalis terdahulu menciptakan organisasi-organisasi atau pun partai politik hanya untuk memperjuangkan hak kedaulatan bangsa, setiap kepala ditenggakkan untuk menyeru pada kemerdekaan dan kita malah menjadi perusak kemerdekaan dengan menjadi bagian golput.

Say No to Golput

Golput adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang tidak memilih dalam suatu pemilu. Perilaku tersebut dianggap merugikan proses demokrasi dan sering dikritik karena berpotensi melemahkan legitimasi suatu pemilu.

Berbagai macam alasan yang dilontarkan oleh para golongan putih untuk membenarkan perkataan mereka. Mulai dari alasan yang menyatakan bahwa tidak akan berdampak bagi dirinya, hingga kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk menghindari golput

Namun alasan-alasan apapun yang menjurus pada golput tidak boleh dan tidak dapat dibenarkan. Setiap kepala, dihitung memiliki peran penting untuk membawa perubahan. Setiap kepala bertanggung jawab untuk mencobloskan pilihannya pada pemilu 2024 nanti.

KPU sebagai pelaksana pemilihan umum harus gencar untuk mengurangi angka golput. Dibantu oleh media sebagai penyalur informasi, harus gencar memberitahukan urgensi dari pemilu.

Semoga di tahun ini, golongan putih tersadarkan kesalahannya, tercerahkan hatinya, demi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.