Catatan Demokrasi Masisir
Oleh: Hafizd Alharomain Lubis / Ketua Panitia Pemilu Raya (PPR) PPMI Mesir 2019
Per tahun 2020 menjadi momentum besar bagi seluruh mahasiswa maupun masyarakat Indonesia di Mesir (Masisir). Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Mesir yang telah mencapai 10.134 orang (dilansir dari data mahasiswa per kawasan, PPI Dunia 2020).
Jika ditambahkan dengan jumlah orang pada gelombang yang hadir pada tahun 2022 ini, yang mana dikabarkan mencapai 2200 orang, maka per tahun 2022 saja, jumlah mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang ada di Mesir dapat menjadi 12.334 orang. Jumlah yang signifikan ini pun menjadi pertimbangan penting dalam catatan perjalanan demokrasi Masisir.
Baca Juga:
Berkaitan dengan Demokrasi Masisir, setidaknya terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan oleh segenap Masisir:
- Kebijakan
Beberapa aspek dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Mesir seperti aspek keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dan kaderisasi sangat penting nan genting untuk diperhatikan. Perlu diciptakan solusi paten dan dinamis pada aspek-aspek tersebut.
Dalam hal keamanan, seluruh lembaga terkait harus bersinergi dan menciptakan komunikasi yang ideal agar tidak terjadi perbenturan fatal dalam pencegahan maupun penanganannya.
Begitupun dalam hal kesehatan, mahasiswa dan masyarakat Indonesia perlu bahu-membahu untuk menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif, dibantu oleh pemangku kebijakan dalam menciptakan standar kesehatan.
Adapun gotong royong dalam hal kesejahteraan dapat dibangun melalui sistem yang didukung oleh beberapa mitra strategis yang dimiliki oleh lembaga yang menaungi masyarakat secara keseluruhan.
Lalu kaderisasi yang berkelanjutan perlu dibangun guna terjadinya keseimbangan antara idealita yang dituntut dan realita yang dimiliki oleh para pemangku kebijakan.
- Pemimpin dan Transparansi
Dalam hal ini, segenap Masisir perlu mempertimbangkan kapabilitas dan kecakapan seorang pemimpin dalam membuat gagasan dan ide demi terciptanya solusi dan keberhasilan di segala aspek.
Rekam jejak (pengalaman) dan sikap maupun pendekatan yang egaliter (sama rata, sederajat) oleh calon pemimpin juga perlu menjadi pertimangan yang serius.
Seorang pemimpin juga semestinya mampu menjunjung tinggi prinsip transparansi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawabannya, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan keamanan nasional.
- Integrasi Lembaga
Beberapa hal yang telah dijelaskan di atas tentu sarat akan kepincangan jika tidak didukung oleh lembaga yang ideal, sama kuat dan sama rata. Dalam hal ini, organisasi induk Masisir (PPMI Mesir) mengadaptasi sistem SGS (Student Government System), dengan MPA sebagai lembaga tertinggi memiliki fungsi pengawasan, BPA sebagai legislatif (fungsi penetapan undang-undang, dan anggaran) yang merangkap yudikatif (fungsi peradilan), dan Dewan Pengurus (DP) sebagai eksekutor.
Keterikatan ketiga lembaga tersebut sangat-sangat perlu diperhatikan keseimbangannya. Perlu diadakan kajian lebih lanjut agar ketiga lembaga ini dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama rata (sederajat) tanpa adanya lembaga tertinggi, serta agar eksistensinya tidak sebatas formalitas.
- Peta yang wajib dibaca
Struktur masyarakat yang disusun dan terkelompok menjadi Kekeluargaan Nusantara (sesuai asal daerah masing-masing) mendukung adanya kultur kemajemukan dan dapat dikatakan menjadi manifestasi penting sebagai “miniatur demokrasi politik di Indonesia”.
- Musyawarah dan Mufakat untuk menyelesaikan masalah, tanpa mengesampingkan aspek hukum yang berlaku
Musyawarah dan mufakat menjadi kultur bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah, sebagaimana yang telah disampaikan Bung Hatta perihal anasir demokrasi Indonesia (dalam bukunya Demokrasi Kita: Idealisme & Realitas Serta Unsur yang Memperkuatnya); yakni musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah, gotong royong, serta hak untuk menentukan nasib sendiri.
Semua hal itu merupakan pondasi dasar demokrasi di Indonesia yang harus dijadikan dasar pemerintahan Indonesia ke depannya tanpa mengesampingkan tinjauan hukum serta memanfaatkan lembaga peradilan agar berbagai masalah dapat terselesaikan dengan baik dan final.
Menurut pandangan saya, kelima hal di atas sangat penting dan perlu untuk diperhatikan dalam catatan perjalanan demokrasi Masisir. Keberlangsungan demokrasi yang baik menjadi konsekuensi logis demi menciptakan lingkungan hidup Masisir yang baik, stabil, dan progresif.
Catatan demokrasi yang perlu kita pahami bersama adalah bahwasanya, setelah nilai fundamen dibentangkan, cita-cita itu perlu dibangun dengan usaha dan membutuhkan waktu sebagaimana penilaian Bung Hatta dalam buku Demokrasi Kita: “Salah besar orang yang mengatakan revolusi kita belum selesai. Revolusi adalah letusan masyarakat sekonyong-konyong yang melaksanakan Umwertung aller Werte (penilaian kembali atas semua nilai). Revolusi mengguncang lantai dan sendi; pasak dan tiang longgar semuanya. Sebab itu, saat revolusi tidak dapat berlaku terlalu lama, tidak lebih dari beberapa minggu, atau beberapa bulan. Sesudah itu harus dibendung, datang masa konsolidasi untuk merealisasi hasil daripada revolusi itu. Yang belum selesai bukanlah revolusi itu, melainkan usaha menyelenggarakan cita-citanya di dalam waktu, setelah fundamen dibentangkan.”
Editor: Nur Taufiq
Postingan Terkait
